Kapan Pakai Bahan Baterai Nikel Di Indonesia? Begini Kata Bos Wuling

Pabrikan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik sekarang menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak memerlukan nikel. Hingga Di Itu, sebagian besar produsen Kendaraan Pribadi mengandalkan pasokan Di perusahaan mitra pembuat baterai. Salah satunya Wuling.

Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong menilai pemanfaatan nikel Indonesia sangat bergantung Di kesiapan ekosistem industri baterai.

“Menurut saya itu tergantung Di ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita Sebagai membangun industri terlebih dahulu,” kata Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong Di ditanya Yang Berhubungan Di Wacana pemanfaatan nikel Di Indonesia.

Wuling diketahui menggunakan baterai berteknologi LFP. Hingga sisi lain, PT SGMW Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia (Wuling) sudah memproduksi baterai pack Hingga Untuk kawasan supplier park Hingga pabrik Wuling Motors yang berlokasi Hingga Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas produksi baterai lokal itu menelan Penanaman Modal Untuk Negeri sebesar 40 juta RMB (Di Rp 87 miliar).

Han Dehong menjelaskan keputusan penggunaan nikel Indonesia Sebagai pasar lokal perlu dibahas bersama mitra baterai seperti CATL, Gotion, dan Tsingshan.

“Sekarang nikel digunakan secara luas. Hingga China kita sudah menggunakan nikel Di Indonesia. Sesudah Itu Hingga pertanyaan Anda, bila kita Berencana menggunakannya Sebagai lokal. Itu tergantung Di bagaimana, Anda tahu.. kita Berencana Berbicara Di partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan,” jelas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia Ditengah menyiapkan skema insentif Terbaru Untuk Sepeda Listrik berbasis baterai nikel.

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa besaran insentif Berencana dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan. Sepeda Listrik Di baterai berbahan nikel direncanakan Menyambut insentif lebih besar dibandingkan kendaraan Di baterai non-nikel seperti Lithium Ferro Phosphate (LFP).

Salah satu instrumen yang dikaji adalah skema Ppn Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), Di potensi besaran hingga 100 persen Sebagai kendaraan berbasis nikel dan Di 40 persen Sebagai kendaraan Di baterai selain nikel.

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih Hingga-scan skemanya,” ujar Menkeu Purbaya Untuk konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).

Tetapi realisasi insentif ini nyatanya sudah dua kali Merasakan penundaan. Semula ditargetkan berlaku Di Juni 2026, insentif ini mundur Hingga Juli 2026 Lantaran masih ada sejumlah perhitungan teknis yang belum final. Memasuki Juli, pemerintah kembali menunda dan menargetkan implementasi paling cepat Di Agustus 2026. Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skema tersebut masih Untuk pengkajian.