Didalam Cara Ini, DKI Bisa Surplus Rp 5,7 Triliun meski Retribusi Negara EV Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan kehilangan potensi pendapatan Di insentif Retribusi Negara Kendaraan Listrik hingga Rp 2 triliun. Akan Tetapi, ada usulan perubahan skema Retribusi Negara kendaraan Agar pemerintah tidak kehilangan pendapatan, Justru justru Meningkatkan pendapatan.

Kepala Badan Pendapatan Area (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, Berkata bahwa Pemprov DKI kehilangan potensi pendapatan Area hingga Rp 2 triliun akibat Keputusan pembebasan Retribusi Negara Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Untuk Kendaraan Listrik.

“Didalam Sebab Itu PKB ini khususnya PKB dan BBNKB, Kemajuan Kendaraan Listrik Ke Jakarta sampai Didalam triwulan II ini sudah 33 persen. Agar potensi loss pendapatan kita Di PKB dan BBNKB, Untuk PKB-nya itu Rp 515 miliar atau 109.172 KBM (kendaraan bermotor), sedangkan Untuk BBNKB ini Rp 1,5 triliun Didalam 53.419 KBM. Didalam Sebab Itu ini sampai Didalam Juni penjualan Kendaraan Pribadi Elektrik Ke Jakarta,” katanya Mutakhir-Mutakhir ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, mengusulkan beberapa skema biar pemerintah Area tetap dapat pemasukan meski Retribusi Negara Kendaraan Listrik diberikan insentif. Menurut pria yang akrab disapa Puput itu, skema yang paling masuk akal adalah pemberian insentif-disinsentif Untuk kendaraan bermotor. Maksudnya, insentif tetap diberikan kepada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan kendaraan yang lebih ‘kotor’ diberikan disinsentif.

“Ke skema (usulan) ini, Pemda memungut cukai atas setiap gram emisi apabila emisi kendaraan melampaui baku mutu. Sebagai Gantinya, Pemda Menyediakan insentif atas setiap gram kinerja penurunan emisi/karbon kendaraan Ke bawah baku mutu. Didalam skema ini maka Pemda dapat mengendalikan emisi (Merangsang kendaraan rendah emisi atau kendaraan beremisi nol bersih [net zero emission]) tanpa membebani APBD, Sebab insentif kendaraan rendah emisi/net zero emission ini Akansegera dibiayai Di dana hasil pengumpulan cukai emisi (cross subsidy),” kata Puput kepada detikOto, Senin (27/7/2026).

Justru, menurutnya, Didalam skema insentif/disinsentif seperti ini, Pemda dapat memperoleh surplus. Soalnya faktanya kendaraan beremisi tinggi (diindikasikan Didalam tingginya Pertumbuhan kendaraan BBM fossil) populasinya jauh lebih besar ketimbang kendaraan beremisi rendah seperti Kendaraan Listrik.

“Skema insentif/disinsentif fiscal seperti ini Menyediakan pilihan Untuk Kelompok Untuk bergeser Ke penggunaan kendaraan rendah emisi, Sebab harganya Akansegera murah sebagai konsekuensi penerimaan insentif. Sebagai Gantinya kendaraan beremisi tinggi, harganya Akansegera Lebih mahal Sebab (penetapan) harganya mengandung component biaya berupa cukai emisi. Didalam posisi seperti ini maka Akansegera terjadi pergeseran preferensi pasar Di kendaraan beremisi tinggi Ke Hingga kendaraan beremisi rendah. Inisiatif pemerintah dapat efektif dijalankan (baik pengendalian pencemaran udara maupun penurunan emisi gas Tempattinggal kaca/karbon dll) tanpa membebani APBD,” sebut Puput.

“Preferensi pasar sepertinya juga Akansegera menggiring produsen kendaraan Untuk memproduksi dan memasarkan kendaraan rendah emisi/net zero emission (beremisi nol bersih),” sambungnya.

Menurut perhitungan KPBB, Puput bilang Didalam skema insentif-disinsentif itu, maka Pemprov DKI Jakarta justru Berpeluang meraup tambahan Pendapatan Asli Area (PAD) hingga Rp 5,7 triliun Di kendaraan-kendaraan polutif yang melanggar baku mutu emisi. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan potensi pendapatan Rp 2 triliun (atau Disekitar Rp 0,916 triliun menurut kalkulasi internal KPBB) yang dikejar Pemprov Di memajaki Kendaraan Listrik.

“Perhitungan kami, Didalam skema fiskal insentif/disinsentif ini, maka DKI Jakarta masih surplus Rp 5,7 T/tahun,” katanya.

“Praktinya, jika kendaraan beremisi malampui baku mutu, maka PKB dan BBNKB-nya menjadi lebih tinggi sebagai konsekuensi ditambahkannya komponen cukai emisi/karbon. Sebagai Gantinya kendaraan beremisi rendah, maka pemberian insentif Akansegera men-deduct total PKB dan BBNKB yang harus dibayar,” ujarnya.