Industri Lokal Terancam, Kepala Negara Diminta Batalkan Produk Impor 105 Ribu Pickup Didalam India

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Kepala Negara Prabowo Subianto agar membatalkan Ide Produk Impor 105 ribu unit kendaraan niaga Didalam India.

“Sesudah Memperoleh pandangan Didalam pelaku industri Kendaraan Pribadi dan asosiasi, kami mengimbau Kepala Negara agar membatalkan Ide Produk Impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin, Minggu (22/02/2026) Di keterangan resminya.

Para pengusaha menilai Produk Impor utuh atau completely built up (CBU) mpor Kendaraan Pribadi Di bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri Kendaraan Pribadi Ke Di negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan Didalam Langkah industrialisasi yang Di didorong pemerintah.

Seperti diketahui Ide Produk Impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun Didalam India Untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Perjanjian tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan Didalam dua produsen Kendaraan Pribadi asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pik Up dipasok Didalam Mahindra, Sambil 70.000 unit lainnya berasal Didalam Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Saleh menjelaskan, Industri komponen Kendaraan Pribadi yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor Berencana terpukul. Situasi ini mengancam Sustainability produksi Kendaraan Pribadi Ke Di negeri. Industri komponen Kendaraan Pribadi -seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, Bangku, hingga elektronik- sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri Kendaraan Pribadi.

“Lebihterus kuat produksi komponen Kendaraan Pribadi lokal, Lebihterus tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda Di perekonomian. Sebagai Gantinya, jika pasar didominasi kendaraan Produk Impor Di bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” ujar Saleh.

Di ini, sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memproduksi kendaraan niaga ringan Ke Di negeri. Total kapasitas produksi pikap nasional Malahan mencapai lebih Didalam 400.000 unit per tahun, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 Didalam tingkat komponen Di negeri (TKDN) Ke atas 40% dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4×4, industri Di negeri juga mampu memproduksi, Akan Tetapi memerlukan waktu persiapan.

Secara regulasi, kendaraan bermotor memang termasuk Produk Internasional bebas Produk Impor. Di kerangka Peraturan Pembantu Kepala Negara Perdagangan (Permendag), Kendaraan Pribadi tidak masuk kategori Produk Internasional larangan dan pembatasan (lartas). Lantaran itu, Produk Impor Kendaraan Pribadi tidak memerlukan Persetujuan Produk Impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Importir cukup Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Angka Pengenal Importir (API), serta memenuhi Syarat kepabeanan dan standar teknis.

Akan Tetapi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Memiliki mandat memperkuat industri Kendaraan Pribadi nasional sebagai sektor prioritas Di peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Di ini Merangsang peningkatan Tingkat Komponen Di Negeri (TKDN), Menyediakan insentif Untuk produksi kendaraan rendah emisi, serta membangun ekosistem industri komponen Di negeri. Kapasitas produksi pikap nasional Malahan mencapai ratusan ribu unit per tahun Didalam TKDN rata-rata Ke atas 40%. Di konteks Langkah KDKMP, perbedaan pendekatan ini menjadi sorotan.

Secara hukum, Produk Impor kendaraan operasional memang sah dan tidak melanggar Syarat. “Akan Tetapi secara Aturan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik Kendaraan Pribadi Di negeri,” ungkap Saleh.