Mobil Listrik Tak Gratis Pph Lagi, Pemprov DKI Siapkan Keringanan

Mobil Listrik tidak gratis Pph lagi. Kendaraan Pribadi maupun Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik bakal dikenakan Pph kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Akan Tetapi, Berencana ada keringanan buat Pph Mobil Listrik.

Kepala Badan Pendapatan Area DKI Jakarta Lusiana Herawati mengkonfirmasi Mobil Listrik nantinya Berencana dikenakan Pph kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk menggodok aturannya.

“Iya (Mobil Listrik tidak gratis Pph lagi-Red). Regulasinya Untuk disiapkan,” kata Lusiana kepada detikOto, Jumat (17/4/2026).

Aturan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta itu merupakan turunan Di Peraturan Pembantu Ri Untuk Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pph Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pph Alat Berat.

Salah satu Skor penting Untuk regulasi tersebut adalah perubahan Di Syarat objek Pph yang dikecualikan. Di aturan Sebelumnya Itu, Mobil Listrik dikecualikan Di objek PKB dan BBNKB. Akan Tetapi, Di aturan terbaru Mobil Listrik tidak disebutkan sebagai objek yang dikecualikan Di PKB dan BBNKB.

Tertulis Di Pasal 3 ayat (3), yang dikecualikan Di objek PKB Di lain:

• kereta api;
• kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan Sebagai keperluan Lini Dibelakang dan Keselamatan Negeri;
• kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan Negeri Foreign Di asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pph Di pemerintah;
• kendaraan bermotor Energi Hijau; dan
• kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan Di peraturan Area mengenai Pph dan retribusi Area.

Sebagai perbandingan, Di Peraturan Pembantu Ri Untuk Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pph Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pph Alat Berat Tahun 2025, tertulis jelas bahwa Kendaraan Bermotor berbasis Energi Hijau termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis Energi Hijau, dikecualikan Di objek PKB dan BBNKB.

Meski begitu, tertulis Di Pasal 19 Peraturan Pembantu Ri Untuk Negeri Nomor 11 Tahun 2026, pengenaan PKB dan BBNKB Di Mobil Listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai Syarat peraturan perundang-undangan. Berikutnya, pengenaan PKB dan BBNKB Mobil Listrik Sebagai tahun pembuatan Sebelumnya tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi Mobil Listrik.

Redaksional “diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB” Di aturan terbaru itu mengindikasikan bahwa Mobil Listrik tidak secara otomatis bebas Di Pph kendaraan. Artinya, pemerintah Area bisa saja hanya menerapkan pengurangan Pph, bukan semata-mata pembebasan Pph.

Pemprov DKI Jakarta Untuk menyiapkan aturan mengenai keringanan Pph Mobil Listrik. Karena Itu, walaupun Pph Mobil Listrik tidak Rp 0 lagi, tarifnya bisa lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional.

“Pemprov DKI Jakarta Di menyiapkan skema insentif fiskal yang optimal, Di memanfaatkan ruang Aturan yang diberikan Untuk Permendagri terbaru. Insentif ini dirancang Sebagai Memangkas beban Pph yang harus ditanggung Komunitas, tanpa bertentangan Di Syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang seimbang Di kepatuhan Pada regulasi nasional dan perlindungan Pada daya beli Komunitas,” demikian dikutip Di situs resmi Bapenda DKI Jakarta.

Di Itu, Aturan insentif yang Untuk disiapkan juga diklaim sejalan Di visi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan. Penggunaan Mobil Listrik tetap menjadi prioritas Untuk upaya menekan emisi dan Memperbaiki Standar udara Di kota Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak menurunkan minat Komunitas Pada Mobil Listrik. Justru Sebagai Gantinya, Di adanya insentif yang tepat sasaran, diharapkan ekosistem Mobil Listrik Di Jakarta tetap tumbuh secara positif. Di semangat melayani dan melindungi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya Sebagai tetap pro-Komunitas. Setiap Aturan yang diambil tidak hanya berorientasi Di kepatuhan regulasi, tetapi juga Di Ketahanan, keadilan, dan Keadaan Komunitas Jakarta,” tulis Bapenda DKI Jakarta.