Pungli Masih Marak, Satu Truk Bisa Kena Palak Rp 100-150 Juta Setahun

Praktik pungutan liar (pungli) Yang Terkait Bersama Bersama angkutan Produk masih marak. Malahan, Di setahun ratusan juta harus melayang Lantaran membayar pungli.

Truk over dimension over load (ODOL) masih beredar Ke jalan raya. Pemerintah Merespons serius praktik truk ODOL ini. Berbagai persoalan mengenai truk ODOL Akansegera diatasi. Ditargetkan tahun Di tidak ada lagi truk ODOL Ke jalan raya.

Salah satu penyebab maraknya truk ODOL adalah Lantaran masih banyak praktik pungli Ke lapangan. Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Di setahun satu truk harus keluar duit ratusan juta Sebagai pungli.

AHY menegaskan praktik pungli harus segera diberantas lantaran menjadi salah satu penyebab biaya Pengiriman membengkak. Ia menilai jika pungli berhasil dihentikan, maka biaya perjalanan Pengiriman Akansegera turun secara signifikan, Supaya tidak ada lagi alasan Sebagai mengoperasikan angkutan over dimension over load Untuk efisiensi biaya.

“Kita harus menghapus praktik pungli. Sudah ada data bahwa satu truk bisa Menerbitkan Rp 100 juta hingga Rp 150 juta setiap tahun hanya Sebagai pungli. Kalau biaya perjalanan bisa efisien tanpa pungli maka tidak perlu lagi mengoperasikan kendaraan over dimension over load, tidak ada alasan lagi Sebagai melanggar, Lantaran sistem kita sudah lebih adil dan efisien,” kata AHY dikutip Bersama siaran pers Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sebagai tindak lanjut, AHY meminta seluruh kementerian/lembaga Yang Terkait Bersama termasuk aparat penegak hukum Sebagai memperkuat pengawasan hingga penegakan hukum Pada praktik pungli.

Sebelumnya Itu, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pembaruan Daerah Komunitas Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, banyak keluhan Bersama sopir truk Yang Terkait Bersama masalah pungli Ke lapangan.

“Pemalakan oknum preman Bersama Tol Cikampek hingga Kramat Jati, sopir truk bawa besar harus bayar pungli Rp 200 ribu. Jika istirahat Ke bahu jalan (Setelahnya gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan Ke direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli,” kata Djoko.

“Sambil menurut komunitas sopir truk, jika Ke bahu jalan dipungli sama oknum PJR, Ke rest area dipungli sama satpam rest area. Pengakuan pengusaha angkutan Produk, Ke Di Tanjung Priok ada kampung, jalur Ke gudang yang masuk portal harus bayar Rp 100 ribu Bersama stempel RT setempat. Mengangkut sayuran Bersama Garut Ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp 175 ribu melewati 5-6 titik pungutan liar,” sambungnya.

Menurut Djoko, pemilik Produk dan pengusaha juga menjadi korban pungli yang jumlahnya lebih besar. Hal itu membuat ongkos Pengiriman lebih tinggi.

“Diperkirakan praktik pungli Ke sektor Pengiriman telah membebani 15-20 persen ongkos angkut Pengiriman Ke Indonesia. Punglinya dilakukan mulai baju seragam hingga tidak memakai baju. Penuturan pengusaha truk, ongkos Pengiriman Ke Indonesia sudah lebih tinggi Bersama Thailand. Pungli Ke angkutan Pengiriman Indonesia harus dihilangkan dan harus dimasukkan Di Langkah Zero ODOL yang Lagi ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembaruan Daerah,” tegas Djoko.