Antrean Solar Hambat Operasional Kendaraan Angkutan Umum, Organda Usul Sistem Penyaluran Dirombak

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mengeluh soal antrean BBM Dukungan Pemerintah yang mengular panjang. Hal ini menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti Kendaraan Angkutan Umum AKAP. Organda usul sistem penyaluran BBM Dukungan Pemerintah dirombak.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, hingga kini BBM Dukungan Pemerintah masih menjadi masalah Ke Lokasi-Lokasi, terutama Ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Menurut pria yang akrab disapa Sani itu, antrean panjang menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti Kendaraan Angkutan Umum AKAP. Dia bilang, Ke jalan lintas timur, barat, Ditengah dan kota-kota Ke Sumatera terjadi antrean panjang setiap harinya.

“Antrean Ke SPBU ini terjadi Lantaran supply BBM Didalam Pertamina Ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan Ke SPBU Ke Lokasi. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, Tetapi yang Ke-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Didalam begini kendaraan harus mengantre mulai Didalam subuh hari, Malahan malam hari Bagi supaya Merasakan BBM Pada supply Didalam Pertamina tiba,” ucap Sani Di keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Situasi begitu sangat mengganggu operasional kendaraan angkutan umum. Tak cuma itu, Malahan Situasi ini bisa Berpeluang mengganggu keselamatan kendaraan angkutan umum. “Lantaran kendaraan habis waktu Bagi mengantre, Supaya waktu Bagi awak kendaraan istirahat, juga waktu Bagi Perawatan Medis kendaraan tersebut Karena Itu sempit Malahan hilang,” ujar bos PO SAN tersebut.

Sani menganggap pemerintah tidak mampu melakukan koordinasi Bagi melakukan penegakan hukum Ke lapangan. Sebab, menurutnya, masih banyak penyelewengan pengisian BBM Dukungan Pemerintah kepada kendaraan yang tidak semestinya, Malahan secara terang-terangan banyak pelangsir BBM yang mengisi Ke SPBU.

“Kalau memang pemerintah serius Bagi Menyediakan BBM Dukungan Pemerintah kepada kalangan yang tepat dan (seharusnya) sudah tahu permainan Ke lapangan, selayaknya mengubah sistem penyaluran BBM Dukungan Pemerintah ini Didalam mengintegrasikan barcode Didalam sistem GPS kendaraan angkutan umum Supaya barcode kendaraan menjadi barcode dynamic,” saran Sani.

Didalam mengintegrasikan barcode dan sistem GPS Ke kendaraan, kata Sani, maka bisa terpantau berapa banyak kebutuhan BBM Didalam masing-masing kendaraan Sesudah melakukan perjalanan. Karena Itu, Bagi kendaraan yang tidak melakukan perjalanan jauh, tidak bisa menggunakan BBM Dukungan Pemerintah.

“Pemerintah tinggal mewajibkan seluruh kedaraan angkutan umum harus menggunakan GPS dan seluruh kelengkapan legalitas (STNK, KIR dan izin operasi) kendaraan Di keadaan aktif. Tidak seperti Pada ini Ke mana kendaraan yang surat-suratnya mati Tetapi bisa Merasakan barcode dan berhak menggunakan BBM Dukungan Pemerintah. Ini asas ketidakadilan yang pemeritah berikan Di Komunitas yang taat Didalam yang tidak taat Tetapi Merasakan hak yang sama,” katanya.